Ketika Dunia Islam Terpecah: Gerakan Wahabi, Keluarga Al-Saud, dan Strategi Inggris Melemahkan Kekhalifahan Utsmaniyah

KEKHALIFAHAN DI TENGAH ANCAMAN IMPERIUM BARAT

Pada abad ke-18, dunia Islam masih memiliki sebuah kekuatan politik besar yang menjadi salah satu pusat kekuasaan umat Islam, yaitu Kesultanan Utsmaniyah.

Selama berabad-abad, kekuasaan Utsmaniyah membentang dari Anatolia, sebagian Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Di bawah pemerintahan para sultannya, wilayah-wilayah strategis dunia Islam berada dalam satu struktur kekuasaan yang terhubung melalui pemerintahan, perdagangan, militer, dan institusi keagamaan.

Kedudukan Kesultanan Utsmaniyah menjadi semakin penting setelah para sultannya menyandang gelar khalifah. Meskipun legitimasi dan penggunaan gelar tersebut berkembang melalui proses sejarah yang panjang, Utsmaniyah kemudian menjadi salah satu representasi utama kepemimpinan politik dunia Islam.

Di bawah kekuasaannya terdapat dua kota paling suci umat Islam, Makkah dan Madinah.

Kedua kota tersebut bukan sekadar wilayah pemerintahan. Keduanya merupakan pusat spiritual umat Islam dari berbagai bangsa dan penjuru dunia.

Namun, memasuki abad ke-18, kekuatan Utsmaniyah mulai menghadapi tekanan yang semakin berat.

Di Eropa, imperium-imperium besar sedang berlomba memperluas pengaruhnya. Inggris dan Prancis membangun kekuatan perdagangan, armada laut, serta jaringan politik di berbagai belahan dunia.

Inggris secara khusus memiliki kepentingan besar terhadap kawasan Timur Tengah dan Jazirah Arab karena wilayah tersebut menjadi bagian penting dari jalur perdagangan menuju India.

Kawasan Teluk Persia, Laut Merah, Mesir, dan jalur-jalur perdagangan internasional menjadi perhatian strategis Inggris.

Sementara itu, Kesultanan Utsmaniyah harus menghadapi tekanan militer Eropa, persoalan keuangan, pemberontakan di berbagai wilayah, serta melemahnya kendali pemerintahan pusat.

Dalam keadaan demikian, persatuan politik dunia Islam menghadapi tantangan yang semakin besar.

Namun, ketika kekhalifahan berusaha mempertahankan pengaruhnya dari tekanan luar, perkembangan lain justru muncul dari dalam dunia Islam sendiri.

Di pedalaman Jazirah Arab, sebuah gerakan keagamaan berkembang menjadi kekuatan politik baru setelah menjalin aliansi dengan keluarga Al-Saud.

Gerakan yang dipimpin Muhammad bin Abdul Wahab itu kemudian dikenal sebagai gerakan Wahabi.

Pada awalnya, gerakan ini membawa agenda pembaruan keagamaan. Akan tetapi, setelah memperoleh dukungan politik dan militer dari keluarga Al-Saud, pengaruhnya berkembang melampaui batas-batas dakwah.

Kekuatan baru tersebut akhirnya berhadapan dengan pemerintahan Utsmaniyah, bahkan berhasil menguasai Makkah dan Madinah.

Di tengah persaingan tersebut, Inggris melihat perkembangan politik Jazirah Arab sebagai bagian dari kepentingan strategisnya.

Kelak, ketika Perang Dunia I meletus, Inggris membangun hubungan dengan berbagai penguasa Arab, termasuk keluarga Al-Saud, untuk mengamankan kepentingannya di kawasan bekas kekuasaan Utsmaniyah.

Inilah rangkaian sejarah yang memperlihatkan bagaimana tekanan dari luar dan perpecahan dari dalam bertemu dalam salah satu periode paling menentukan bagi masa depan dunia Islam.

LAHIRNYA MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB DAN GERAKAN PEMURNIAN TAUHID

Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1703 M atau 1115 H di wilayah Uyaynah, Najd, Jazirah Arab.

Ia berasal dari keluarga ulama yang mengikuti mazhab Hanbali. Ayahnya, Abdul Wahab bin Sulaiman, merupakan seorang ulama dan hakim yang memberikan pendidikan agama sejak masa kecilnya.

Muhammad bin Abdul Wahab mempelajari Al-Qur’an, hadis, fikih, dan berbagai disiplin ilmu keislaman.

Setelah menempuh pendidikan awal di Najd, ia melakukan perjalanan ke sejumlah pusat keilmuan Islam, termasuk Makkah, Madinah, dan Basra.

Dalam perkembangan pemikirannya, ia banyak memberikan perhatian terhadap persoalan tauhid dan pemurnian akidah.

Ia mengembangkan pandangan bahwa masyarakat Muslim harus kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah sebagaimana pemahaman generasi awal Islam.

Ia juga banyak mengkritik praktik-praktik keagamaan yang menurut pandangannya mengarah kepada kesyirikan, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, pengagungan makam, serta berbagai bentuk ritual yang dianggap menyimpang.

Pemikirannya memiliki keterkaitan dengan tradisi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Setelah kembali ke Najd, Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyampaikan dakwah pembaruannya.

Namun, gagasan tersebut tidak diterima oleh semua kalangan.

Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menentang pemikirannya. Perselisihan terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap praktik keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

Dakwah Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menghadapi tekanan politik.

Ia sempat memperoleh dukungan dari penguasa Uyaynah, Utsman bin Mu’ammar. Namun, hubungan tersebut tidak bertahan setelah muncul tekanan dari pihak-pihak yang menentang dakwahnya.

Salah satu riwayat menyebutkan adanya tekanan dari penguasa Al-Ahsa terhadap penguasa ‘Uyaynah agar menghentikan perlindungan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab.

Akibat situasi tersebut, ia akhirnya meninggalkan Uyaynah.

Perjalanan dakwahnya kemudian membawanya ke Dir’iyyah sekitar 1744 M.

Di kota inilah sejarah gerakan tersebut memasuki babak yang jauh lebih besar.

ALIANSI DIR’IYYAH: KETIKA DAKWAH BERTEMU KEKUASAAN

Dir’iyyah merupakan wilayah kekuasaan Muhammad bin Sa’ud, seorang penguasa lokal yang berasal dari keluarga Al-Saud.

Kedatangan Muhammad bin Abdul Wahab disambut baik oleh penguasa tersebut.

Keduanya kemudian menjalin sebuah persekutuan yang menjadi titik balik sejarah Jazirah Arab.

Muhammad bin Abdul Wahab memperoleh perlindungan dan dukungan politik untuk menyebarkan ajarannya.

Sementara Muhammad bin Sa’ud memperoleh legitimasi keagamaan bagi pemerintahannya serta dukungan dari jaringan dakwah yang sedang berkembang.

Persekutuan tersebut menggabungkan dua kekuatan yang saling melengkapi.

Di satu sisi terdapat otoritas keagamaan yang dipimpin Muhammad bin Abdul Wahab. Di sisi lain terdapat kekuasaan politik dan militer yang berada di tangan Muhammad bin Sa’ud.

Dakwah memperoleh perlindungan kekuasaan, sementara kekuasaan memperoleh legitimasi keagamaan.

Inilah fondasi lahirnya Negara Saudi Pertama.

Aliansi Dir’iyyah kemudian menjadi model hubungan antara keluarga Al-Saud dan jaringan ulama Wahabi yang bertahan hingga perkembangan Arab Saudi modern.

Peristiwa ini penting karena sejak saat itu gerakan pembaruan keagamaan tidak lagi hanya berkembang melalui pengajaran, majelis ilmu, dan penulisan kitab.

Ia memperoleh kemampuan untuk membangun kekuatan politik, mengorganisasi pasukan, dan memperluas pengaruh wilayah.

Sementara itu, di wilayah lain dunia Islam, Kesultanan Utsmaniyah masih berusaha mempertahankan struktur kekuasaannya dari berbagai tekanan.

Pada tahap awal, Dir’iyyah belum menjadi ancaman militer besar bagi Istanbul.

Namun, perkembangan berikutnya akan mengubah keadaan.

KEBANGKITAN AL-SAUD DAN MELUASNYA KEKUATAN BARU DI JAZIRAH ARAB

Setelah Muhammad bin Sa’ud meninggal pada 1765, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Abdul Aziz bin Muhammad.

Di bawah kepemimpinannya, Negara Saudi Pertama semakin berkembang.

Ekspansi dilakukan ke berbagai wilayah Najd melalui kombinasi kekuatan militer, hubungan antarsuku, dan penyebaran ajaran keagamaan.

Salah satu keberhasilan penting terjadi pada 1773, ketika Riyadh berhasil dikuasai.

Kemenangan tersebut memperkuat posisi Al-Saud di kawasan Najd.

Wilayah pengaruh mereka kemudian meluas ke sejumlah kawasan lain, termasuk Al-Ahsa di bagian timur Jazirah Arab.

Setelah Muhammad bin Abdul Wahab meninggal pada 1792, gerakan tersebut tetap berkembang melalui para pengikut dan penerusnya.

Keluarga Al-Saud terus memperluas kekuasaan politiknya.

Dalam perkembangannya, kekuatan baru ini mulai memasuki kawasan yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah.

Pada akhir abad ke-18, ekspansi Al-Saud tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lokal di pedalaman Najd.

Kekuatan tersebut telah berkembang menjadi sebuah pemerintahan regional yang memiliki ambisi memperluas wilayah dan pengaruhnya.

Di sinilah mulai muncul persoalan yang lebih besar.

Sebuah kekuatan politik baru sedang tumbuh di jantung Jazirah Arab, sementara kekhalifahan Utsmaniyah masih menjadi kekuatan yang memiliki otoritas historis dan politik atas kawasan tersebut.

Persoalan semakin kompleks karena kedua kekuatan memiliki hubungan yang berbeda dengan masyarakat, penguasa lokal, dan tradisi keagamaan di wilayah Arab.

KETIKA KEKUASAAN AL-SAUD BERPENTINGAN DENGAN OTORITAS KEKHALIFAHAN

Kesultanan Utsmaniyah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah politik dunia Islam.

Walaupun berpusat di Anatolia dan dipimpin oleh dinasti Turki Utsmani, kekhalifahan tersebut memerintah wilayah yang dihuni oleh berbagai bangsa, termasuk Arab, Turki, Kurdi, Albania, dan kelompok-kelompok lainnya.

Dengan demikian, identitas kekhalifahan tidak dapat disamakan begitu saja dengan identitas etnis Turki.

Kedudukan khalifah didasarkan pada otoritas politik dan legitimasi keagamaan yang telah berkembang melalui sejarah panjang.

Salah satu sumber legitimasi terpenting adalah perlindungan terhadap Makkah dan Madinah.

Namun, dalam perkembangan politik Arab, identitas Arab dan kedudukan nasab Quraisy juga memiliki makna historis dalam perdebatan mengenai kepemimpinan umat Islam.

Sebagian kelompok Arab memandang bahwa kedekatan dengan tanah kelahiran Islam dan nasab Arab memiliki arti khusus dalam persoalan kepemimpinan.

Pemikiran mengenai kepemimpinan Arab kemudian muncul lebih jelas dalam dinamika politik akhir masa Utsmaniyah, terutama ketika Syarif Husain bin Ali mengajukan gagasan mengenai kekhalifahan Arab setelah keruntuhan Utsmaniyah.

Namun, penting untuk membedakan perkembangan tersebut dari gerakan Muhammad bin Abdul Wahab.

Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa sejak 1744 Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Sa’ud telah secara terbuka mengajukan klaim bahwa keluarga Al-Saud lebih berhak memimpin seluruh dunia Islam karena nasab Arab.

Yang dapat ditelusuri secara historis adalah bahwa aliansi Dir’iyyah membangun pusat kekuasaan baru yang semakin independen dari otoritas Istanbul.

Ketika ekspansi kekuatan tersebut memasuki wilayah Hijaz, persoalannya berubah menjadi tantangan langsung terhadap legitimasi dan pengaruh kekhalifahan.

Inilah titik ketika konflik politik dan keagamaan semakin sulit dipisahkan.

INGGRIS DAN KEPENTINGAN IMPERIUM BARAT DI DUNIA ISLAM

Di tengah perkembangan kekuatan baru di Jazirah Arab, Inggris terus memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

Sejak abad ke-18, kepentingan Inggris terutama berkaitan dengan perdagangan internasional dan keamanan jalur menuju India.

Melalui East India Company, Inggris membangun hubungan perdagangan dan politik dengan berbagai penguasa lokal di kawasan Teluk Persia.

Bagi Inggris, kawasan tersebut sangat strategis.

Teluk Persia menghubungkan jalur perdagangan India dengan Timur Tengah. Laut Merah menjadi penghubung penting menuju Mesir dan kawasan Mediterania.

Penguasaan atau pengaruh terhadap jalur-jalur tersebut memberikan keuntungan ekonomi dan militer yang besar.

Di sisi lain, Kesultanan Utsmaniyah memiliki wilayah yang berada di sepanjang jalur strategis tersebut.

Kekhalifahan menguasai kawasan Mesopotamia, sebagian wilayah Syam, Hijaz, serta sejumlah daerah penting lainnya.

Kondisi ini membuat kepentingan Inggris dan Utsmaniyah sering kali bersinggungan.

Persaingan tersebut tidak selalu berbentuk perang langsung. Inggris menggunakan perdagangan, perjanjian diplomatik, armada laut, dan hubungan dengan penguasa-penguasa lokal untuk memperkuat posisinya.

Salah satu persoalan yang kemudian muncul adalah perkembangan kekuatan maritim Qawasim di kawasan Teluk.

Kelompok ini memiliki hubungan dengan perluasan pengaruh Saudi-Wahabi.

Aktivitas maritim Qawasim berbenturan dengan kepentingan pelayaran Inggris. Inggris menyebut sejumlah tindakan terhadap kapal-kapalnya sebagai pembajakan.

Pada 1809, Inggris melancarkan ekspedisi militer terhadap basis Qawasim di Ras Al-Khaimah.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Inggris pada periode awal tidak selalu memiliki hubungan baik dengan kekuatan yang berada dalam lingkungan pengaruh Saudi-Wahabi.

Justru terdapat konflik kepentingan yang nyata.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa Inggris memiliki tujuan strategis yang lebih luas: memperkuat pengaruhnya di kawasan Teluk dan memastikan jalur menuju India tetap aman.

Dengan demikian, setiap perubahan kekuatan politik di Jazirah Arab memiliki arti penting bagi kepentingan imperium Inggris.

PENGUASAAN KARBALA, MAKKAH, DAN MADINAH: KONFLIK MEMASUKI BABAK BARU

Memasuki awal abad ke-19, kekuatan Saudi-Wahabi semakin agresif memperluas wilayah pengaruhnya.

Pada 1802, pasukan mereka menyerang Karbala di Irak.

Kota tersebut memiliki kedudukan penting bagi umat Syiah karena di sana terdapat makam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW.

Serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan pada sejumlah bangunan serta situs keagamaan.

Peristiwa ini mengguncang kawasan Irak yang berada dalam lingkungan kekuasaan Utsmaniyah.

Namun, perkembangan yang paling mengguncang kekhalifahan terjadi di Hijaz.

Pada 1803, pasukan Saudi-Wahabi berhasil menguasai Makkah dari pemerintahan Syarif Ghalib.

Pada 1804, Madinah juga berhasil dikuasai.

Penguasaan dua kota suci ini merupakan pukulan besar bagi Kesultanan Utsmaniyah.

Selama berabad-abad, para sultan Utsmaniyah menempatkan perlindungan Haramain sebagai salah satu simbol penting kepemimpinan mereka.

Mereka membiayai pembangunan, pemeliharaan, pengamanan jalur haji, dan berbagai fasilitas bagi para jamaah dari seluruh dunia Islam.

Namun, kini dua kota suci tersebut berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang memiliki pandangan keagamaan dan kepentingan politik berbeda.

Bagi gerakan Wahabi, penguasaan tersebut dipandang sebagai kesempatan untuk menerapkan pemurnian praktik keagamaan.

Namun, bagi kekhalifahan, peristiwa ini merupakan kehilangan otoritas yang memiliki dampak jauh melampaui persoalan teritorial.

Kehilangan Makkah dan Madinah berarti kehilangan kendali atas pusat spiritual umat Islam.

Situasi tersebut juga memperbesar keraguan terhadap kemampuan kekhalifahan mempertahankan wilayah dan melindungi kepentingan umat.

Bagi Istanbul, persoalan ini tidak dapat dibiarkan.

KEKHALIFAHAN MELAKUKAN PERLAWANAN: EKSPEDISI MUHAMMAD ALI PASYA

Pada 1808, Sultan Mahmud II naik takhta sebagai penguasa Kesultanan Utsmaniyah.

Ia menghadapi kekaisaran yang sedang mengalami berbagai persoalan.

Kekuatan militer Utsmaniyah membutuhkan pembaruan, sementara pemerintah pusat harus menghadapi tekanan dari berbagai wilayah.

Namun, hilangnya kendali atas Hijaz menjadi persoalan yang sangat penting.

Sultan kemudian meminta Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir, untuk memimpin operasi militer guna merebut kembali wilayah tersebut.

Muhammad Ali memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan sedang membangun sistem pemerintahan serta persenjataan yang lebih modern.

Pada 1811, ekspedisi militer dimulai di bawah komando putranya, Tusun Pasha.

Pasukan Mesir bergerak menuju Jazirah Arab dan menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Saudi-Wahabi.

Operasi tersebut tidak berlangsung mudah. Medan gurun, persoalan logistik, dan perlawanan kelompok-kelompok lokal membuat pasukan Mesir menghadapi berbagai kesulitan.

Namun, secara bertahap pasukan Mesir memperoleh keunggulan.

Pada 1812, Madinah berhasil direbut kembali.

Pada 1813, Makkah dan Jeddah juga kembali berada di bawah kendali pasukan Mesir.

Dengan demikian, Hijaz berhasil direbut kembali dari kekuatan Saudi-Wahabi.

Namun, perang belum berakhir.

Pusat pemerintahan Al-Saud masih berada di Dir’iyyah.

Untuk mengakhiri kekuatan Negara Saudi Pertama, pasukan Mesir harus bergerak lebih jauh ke pedalaman Najd.

KEHANCURAN DIR’IYYAH: BERAKHIRNYA NEGARA SAUDI PERTAMA

Pada 1816, Ibrahim Pasha mengambil alih komando ekspedisi militer ke Najd.

Ia memimpin pasukan yang lebih besar dan memiliki persenjataan serta organisasi militer yang lebih terstruktur.

Setelah melalui berbagai pertempuran, pasukan Mesir akhirnya mencapai Dir’iyyah pada 1818.

Pengepungan dimulai pada Maret dan berlangsung selama berbulan-bulan.

Pasukan Al-Saud berusaha mempertahankan ibu kota mereka. Namun, tekanan militer semakin berat.

Pada September 1818, Abdullah bin Sa’ud akhirnya menyerah.

Ia ditangkap dan dikirim ke Istanbul.

Di sana, ia kemudian dihukum mati.

Dir’iyyah mengalami kehancuran besar. Sejumlah bangunan, fasilitas pemerintahan, dan permukiman dirusak.

Negara Saudi Pertama pun berakhir.

Bagi Kesultanan Utsmaniyah, kemenangan tersebut merupakan keberhasilan besar dalam mengembalikan pengaruhnya di Hijaz dan menghancurkan pusat kekuatan politik yang telah menantang otoritasnya.

Namun, kehancuran Dir’iyyah tidak menghapus seluruh jaringan keluarga Al-Saud maupun pengikut gerakan Wahabi.

Kekuatan sosial dan keagamaan yang telah terbentuk selama puluhan tahun masih bertahan.

Kelak, mereka akan kembali membangun kekuasaan.

INGGRIS MENYAMBUT KEHANCURAN DIR’IYYAH

Ada sebuah peristiwa yang menarik untuk diperhatikan setelah kehancuran Negara Saudi Pertama.

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Inggris memandang perubahan kekuasaan di Jazirah Arab.

Inggris selama bertahun-tahun menghadapi persoalan keamanan pelayaran di kawasan Teluk Persia.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian utama adalah Qawasim, yang memiliki hubungan dengan perkembangan kekuatan Saudi-Wahabi.

Setelah Dir’iyyah dihancurkan, Inggris melihat peluang untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.

Pada 1819, pemerintah Inggris mengirim Kapten George Forster Sadleir untuk menjalankan misi ke Jazirah Arab.

Salah satu tugasnya adalah menjalin hubungan dengan Ibrahim Pasha.

Sadleir membawa pesan pemerintah Inggris yang berisi ucapan selamat atas keberhasilan Ibrahim Pasha menghancurkan Dir’iyyah.

Inggris juga memiliki kepentingan untuk memperoleh dukungan Mesir dalam menghadapi kekuatan maritim Qawasim.

Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa Inggris memperhatikan perkembangan kekuatan Saudi-Wahabi dan berusaha memanfaatkan perubahan politik setelah kehancuran Dir’iyyah.

Namun, perlu ditegaskan bahwa Inggris bukan pihak yang memimpin ekspedisi penghancuran Dir’iyyah.

Operasi militer itu dilakukan oleh pasukan Mesir atas mandat Kesultanan Utsmaniyah.

Kepentingan Inggris terlihat dalam langkah diplomatik setelah kemenangan tersebut, ketika mereka berusaha membangun hubungan dengan Ibrahim Pasha untuk memperkuat pengaruhnya di Teluk.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa konflik antarkekuatan di dunia Islam berlangsung dalam lingkungan geopolitik yang lebih luas.

Ketika satu kekuatan Muslim melemahkan kekuatan Muslim lainnya, imperium Eropa tetap menjalankan kepentingannya sendiri.

KEBANGKITAN KEMBALI AL-SAUD DAN PERUBAHAN PETA KEKUASAAN

Kehancuran Negara Saudi Pertama bukan akhir dari perjalanan keluarga Al-Saud.

Pada 1824, Turki bin Abdullah berhasil merebut Riyadh dan mendirikan Negara Saudi Kedua.

Negara ini kemudian berkembang kembali di kawasan Najd.

Namun, konflik internal keluarga Al-Saud dan persaingan dengan keluarga Al-Rashid membuat pemerintahan tersebut semakin lemah.

Pada 1891, Negara Saudi Kedua runtuh.

Keluarga Al-Saud kemudian mengungsi ke Kuwait.

Memasuki awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, yang dikenal sebagai Ibn Saud, mulai membangun kembali kekuatan keluarganya.

Pada 1902, ia berhasil merebut Riyadh.

Peristiwa tersebut menjadi awal kebangkitan ketiga keluarga Al-Saud.

Ibn Saud kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dan membentuk kelompok Ikhwan yang menjadi salah satu kekuatan militer penting dalam ekspansi pemerintahannya.

Pada saat yang sama, situasi internasional mulai berubah.

Eropa memasuki periode ketegangan yang akhirnya meledak menjadi Perang Dunia I.

Bagi Inggris, perang tersebut menjadi kesempatan untuk memperlemah kekuasaan Utsmaniyah di Timur Tengah.

PERANG DUNIA I: INGGRIS MEMBANGUN ALIANSI DENGAN KEKUATAN-KEKUATAN ARAB

Pada 1914, Perang Dunia I pecah.

Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Blok Sentral bersama Jerman dan Austria-Hongaria.

Sementara itu, Inggris berada di pihak Sekutu.

Dengan demikian, Inggris dan Utsmaniyah menjadi pihak yang berperang.

Bagi Inggris, Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat penting.

Wilayah tersebut memiliki jalur strategis menuju India, pelabuhan penting, sumber daya ekonomi, serta posisi geopolitik yang menentukan.

Untuk memperlemah Utsmaniyah, Inggris mulai menjalin hubungan dengan sejumlah pemimpin Arab.

Di antara tokoh yang menjadi perhatian Inggris adalah:

• Syarif Husain bin Ali, penguasa Hijaz.
• Abdul Aziz bin Saud, penguasa Najd.
• Sayyid Idrisi, penguasa Asir.

Inggris membangun komunikasi dan perjanjian dengan kekuatan-kekuatan tersebut.

Pada 1915, Inggris menandatangani Perjanjian Darin dengan Ibn Saud.

Perjanjian tersebut mengakui kedudukan Ibn Saud dan memberikan perlindungan serta dukungan politik Inggris terhadap wilayah kekuasaannya.

Dalam perkembangan berikutnya, Inggris juga memberikan bantuan keuangan kepada Ibn Saud.

Pada 12 Maret 1928, pemerintah Inggris mengungkapkan dalam sidang parlemen bahwa jumlah subsidi yang diberikan kepada Ibn Saud sepanjang 1917–1923 mencapai sekitar 542.000 pound sterling.

Menteri Inggris, Leo Amery, menjelaskan bahwa subsidi awal diberikan dengan mempertimbangkan bantuan dalam perang melawan Turki. Pembayaran berikutnya memiliki sejumlah persyaratan, termasuk pembatasan tindakan agresif terhadap Hijaz, Kuwait, dan Irak.

Pernyataan tersebut merupakan dokumen resmi parlemen Inggris, bukan sekadar penafsiran sejarawan.

Namun, terdapat satu hal yang perlu dicermati.

Ibn Saud tidak dapat begitu saja digambarkan sebagai komandan pasukan Inggris untuk menyerang Utsmaniyah. Perjanjian Darin memiliki kepentingan yang lebih kompleks, dan penelitian sejarah menunjukkan bahwa Inggris juga menginginkan Ibn Saud tetap terkendali serta tidak menyerang wilayah-wilayah yang berada dalam pengaruh Inggris.

Meskipun demikian, pengakuan politik, bantuan keuangan, dan hubungan perlindungan tersebut jelas memperkuat kedudukan Al-Saud.

Di sisi lain, Inggris juga membangun hubungan dengan Syarif Husain.

Pada 1915–1916, berlangsung korespondensi Husain-McMahon mengenai dukungan Inggris terhadap kemungkinan kemerdekaan Arab.

Pada Juni 1916, Syarif Husain memulai Pemberontakan Arab terhadap Utsmaniyah dengan dukungan Inggris.

Di sinilah terlihat bagaimana Inggris membangun hubungan dengan beberapa kekuatan Arab sekaligus.

Mereka memiliki kepentingan berbeda, tetapi semuanya dapat menjadi bagian dari perhitungan strategis Inggris di Timur Tengah.

Bagi kekhalifahan Utsmaniyah, situasi ini menjadi persoalan yang sangat serius.

Ketika tentara Utsmaniyah menghadapi pasukan Sekutu di berbagai medan perang, muncul pula pergolakan dan pemberontakan di sejumlah wilayah Arab.

Persatuan politik yang selama berabad-abad menjadi salah satu kekuatan kekhalifahan semakin sulit dipertahankan.

RUNTUHNYA UTSMANIYAH DAN LAHIRNYA TATANAN BARU TIMUR TENGAH

Pada 1918, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I.

Kekaisaran yang selama berabad-abad menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia Islam itu mulai kehilangan wilayah kekuasaannya.

Inggris dan Prancis kemudian memperluas pengaruh mereka di kawasan bekas wilayah Utsmaniyah.

Melalui berbagai kesepakatan politik, pembagian wilayah, dan sistem mandat, kedua negara Eropa tersebut memainkan peran besar dalam membentuk tatanan baru Timur Tengah.

Sementara itu, kekuasaan Syarif Husain di Hijaz semakin melemah.

Ibn Saud melihat peluang untuk memperluas kekuasaannya.

Pada 1924, pasukan Al-Saud berhasil memasuki Makkah.

Pada 1925, Jeddah menyerah setelah mengalami pengepungan.

Hijaz kemudian berada di bawah kekuasaan Ibn Saud.

Peristiwa ini memiliki arti sejarah yang sangat besar.

Pada awal abad ke-19, keluarga Al-Saud pernah menguasai Makkah dan Madinah sebelum dihancurkan oleh ekspedisi Mesir-Utsmaniyah.

Lebih dari satu abad kemudian, keluarga yang sama kembali menguasai dua kota suci tersebut.

Namun, kali ini situasi telah berubah.

Kesultanan Utsmaniyah telah runtuh. Institusi kekhalifahan secara resmi dihapuskan oleh Majelis Nasional Turki pada 3 Maret 1924.

Tidak ada lagi kekuatan kekhalifahan yang mampu mengirimkan ekspedisi militer seperti yang dilakukan Muhammad Ali Pasha pada 1818.

Pada 1932, Ibn Saud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi.

Perjalanan panjang keluarga Al-Saud yang dimulai dari Dir’iyyah pada abad ke-18 akhirnya mencapai bentuk negara modern.

MINYAK DAN PERLUASAN PENGARUH DI DUNIA ISLAM

Setelah berdirinya Kerajaan Arab Saudi, kawasan tersebut memasuki babak geopolitik baru.

Pada 1933, pemerintah Saudi memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada Standard Oil of California.

Penemuan minyak komersial dalam jumlah besar terjadi pada 1938 di kawasan Dammam.

Sejak saat itu, kedudukan Arab Saudi dalam percaturan internasional semakin penting.

Minyak menjadi sumber kekuatan ekonomi dan geopolitik yang sangat besar.

Setelah Perang Dunia II, terutama ketika harga minyak melonjak pada 1970-an, kemampuan finansial Arab Saudi meningkat secara signifikan.

Sumber daya tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk pembangunan infrastruktur, kerja sama internasional, pendidikan, dan kegiatan keagamaan.

Dalam bidang keagamaan, pembangunan masjid, universitas, pusat kajian Islam, penerbitan buku, serta pemberian beasiswa menjadi saluran penyebaran pemikiran keagamaan yang berkembang di Arab Saudi.

Pengaruh tersebut kemudian menjangkau berbagai kawasan dunia Islam, termasuk Indonesia.

Dengan demikian, gerakan yang semula lahir di pedalaman Najd pada abad ke-18 akhirnya memperoleh pengaruh internasional melalui dukungan sebuah negara yang memiliki sumber daya ekonomi sangat besar.

KETIKA PERPECAHAN INTERNAL BERTEMU DENGAN KEPENTINGAN IMPERIUM

Jika seluruh rangkaian sejarah ini ditelusuri, terdapat satu persoalan besar yang terus muncul: hubungan antara persatuan dunia Islam, persaingan kekuasaan internal, dan kepentingan imperium asing.

Pada abad ke-18, Kesultanan Utsmaniyah masih menjadi salah satu pusat kekuatan politik dunia Islam.

Namun, kekhalifahan menghadapi tekanan dari imperium Eropa yang terus memperluas pengaruh perdagangan, militer, dan politiknya.

Pada saat yang sama, di Jazirah Arab muncul gerakan Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian bersekutu dengan keluarga Al-Saud.

Aliansi tersebut melahirkan kekuatan politik baru yang semakin berkembang dan akhirnya berhadapan dengan otoritas Utsmaniyah.

Penguasaan Makkah dan Madinah oleh pasukan Saudi-Wahabi menjadi salah satu pukulan terbesar bagi legitimasi kekhalifahan.

Kesultanan Utsmaniyah kemudian mengirimkan ekspedisi militer melalui Muhammad Ali Pasha dari Mesir untuk merebut kembali Hijaz dan menghancurkan pusat pemerintahan Al-Saud di Dir’iyyah.

Namun, sejarah tidak berhenti di sana.

Keluarga Al-Saud bangkit kembali, sementara Inggris terus memperluas pengaruhnya di kawasan Teluk dan Timur Tengah.

Ketika Perang Dunia I pecah, Inggris menjalin hubungan dengan sejumlah pemimpin Arab, termasuk Ibn Saud dan Syarif Husain.

Bantuan keuangan Inggris kepada Ibn Saud selama 1917–1923 yang kemudian diakui secara resmi dalam sidang parlemen Inggris pada 1928 menjadi salah satu bukti konkret hubungan tersebut.

Sementara itu, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya runtuh setelah kekalahan dalam Perang Dunia I.

Kekhalifahan yang selama berabad-abad menjadi salah satu simbol persatuan politik dunia Islam pun berakhir.

Dari perjalanan sejarah ini, ada beberapa pelajaran penting yang patut direnungkan.

Pertama, perbedaan pemahaman keagamaan dapat berkembang menjadi konflik politik apabila bertemu dengan perebutan kekuasaan.

Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab pada awalnya merupakan gerakan pembaruan keagamaan. Namun, setelah bersekutu dengan keluarga Al-Saud, gerakan tersebut memperoleh kekuatan politik dan militer yang membawa konsekuensi besar bagi hubungan antarkekuatan Muslim.

Kedua, persaingan kepemimpinan di antara bangsa-bangsa Muslim dapat melemahkan konsolidasi umat.

Kesultanan Utsmaniyah bukanlah kekuasaan etnis tunggal. Ia merupakan pemerintahan multibangsa yang mempersatukan berbagai masyarakat di bawah satu struktur kekhalifahan.

Karena itu, persoalan kepemimpinan dunia Islam tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan perbedaan nasab Arab dan non-Arab.

Ketiga, kekuatan imperialis selalu memiliki kepentingan sendiri.

Inggris membangun hubungan dengan berbagai penguasa lokal bukan semata-mata karena kesamaan agama atau kepentingan umat Islam, melainkan karena pertimbangan strategis, ekonomi, dan geopolitik.

Hubungan Inggris dengan Ibn Saud dan Syarif Husain memperlihatkan bagaimana kekuatan imperialis dapat menjalin hubungan dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda sekaligus.

Keempat, perpecahan internal dapat menciptakan ruang bagi intervensi kekuatan asing.

Ketika kekuatan-kekuatan Muslim saling berhadapan, perhatian dan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk menghadapi tekanan eksternal justru terserap dalam konflik internal.

Sejarah tidak memberikan jawaban sederhana mengenai siapa yang sepenuhnya benar atau salah dalam seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

Namun, sejarah memberikan pelajaran yang jelas: kekuatan politik dunia Islam tidak hanya ditentukan oleh kekayaan wilayah, jumlah penduduk, atau kekuatan militernya, tetapi juga oleh kemampuan membangun persatuan dan mengelola perbedaan.

Ketika persatuan melemah, kekuatan luar memperoleh ruang lebih besar untuk memainkan kepentingannya.

Dan ketika kekhalifahan Utsmaniyah akhirnya runtuh, dunia Islam memasuki babak sejarah baru yang ditandai oleh perubahan batas negara, munculnya pemerintahan-pemerintahan baru, dan meningkatnya pengaruh kekuatan asing di kawasan yang sebelumnya berada dalam satu lingkungan kekuasaan.

Inilah salah satu babak penting sejarah dunia Islam: ketika tekanan dari luar bertemu dengan perpecahan dari dalam.

 

Sumber dokumentasi penting:

1. Hansard – Pengakuan Pemerintah Inggris atas Subsidi kepada Ibn Saud, 1928. British Parliamentary Hansard, 12 March 1928 — catatan pernyataan di parlemen Inggris mengenai subsidi yang diberikan kepada Ibn Saud pada periode 1917–1923, dengan jumlah sekitar £542.000.
2. Jacob Goldberg – The Origins of British-Saudi Relations.
3. Jacob Goldberg, “The Origins of British-Saudi Relations: The 1915 Anglo-Saudi Treaty Revisited” — kajian mengenai asal-usul hubungan diplomatik Inggris dan Ibn Saud serta konteks Perjanjian Darin 1915.
4. Qatar Digital Library – Historical Memorandum on the Relations of the Wahabi Amirs and Ibn Saud with the British Government.
5. Qatar Digital Library — koleksi arsip mengenai hubungan pemerintah Inggris dengan para penguasa Wahabi dan Ibn Saud, termasuk dokumen diplomatik dan laporan misi Inggris di kawasan Teluk.
6. Askar H. Al-Enazy – The Creation of Saudi Arabia: Ibn Saud and British Imperial Policy.
7. George Forster Sadleir Mission Records, 1819 — dokumen mengenai misi Kapten Sadleir ke kawasan Jazirah Arab setelah jatuhnya Dir’iyyah.
8. Kajian sejarah Kekhalifahan Utsmaniyah dan Timur Tengah abad ke-18 hingga abad ke-20 — diperlukan untuk memahami hubungan antara ekspansi Saudi pertama, ekspedisi Muhammad Ali Pasha, Perang Dunia I, sistem mandat, dan penghapusan kekhalifahan.